Tugas dan Fungsi Kepala Desa Sesuai dengan UU Desa

Seorang pemimpin desa dipastikan harus selalu siap dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa yang sesuai dengan UU desa.

Menjadi aparat pemerintahan desa dalam hal ini (Kepala Desa/Kuwu) tentu saja tidak mudah.

Ada begitu banyak kewajiban dan hak yang harus dipenuhi ketika menjabat.

Orang baik dengan visi dan misi yang juga baik memang layak untuk dijadikan seorang pemimpin.

Tapi ternyata,

Modal itu saja belum tentu cukup untuk bisa menjalankan roda pemerintahan desa dengan hasil yang baik.

Seorang kepala desa, atau siapapun itu yang terpilih menjadi pemimpin di desa harus benar-benar memahami sekaligus bisa melaksanakan semua tugas dan kewajibannya, memberikan keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan kepada setiap warganya.

Lalu adakah pasal atau undang-undang yang mengatur fungsi, hak, wewenang serta tugas seorang kepala desa?

Hak, Kewajiban, Wewenang, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Nah, salah satu contoh aturan yang menyangkut fungsi dan peran seorang kepala desa adalah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu:

  • (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa
  • (ii) Melaksanakan pembangunan desa
  • (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa
  • (iv) Memberdayakan masyarakat desa

Dengan tugas yang diberikan, seorang Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh UU ini.

Pasal 26 :

Ayat (1)

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

  1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
  2. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
  3. Memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
  4. Menetapkan peraturan desa.
  5. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa.
  6. Membina kehidupan masyarakat desa
  7. Membina ketentramana dan ketertiban masyarakat desa
  8. Membina dan meningkatkan perekonimian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa.
  9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
  10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
  12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
  13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
  14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
tugas dan fungsi kepala desa
Pembangunan di Desa Cileungsir

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam UU Desa (pasal 26 ayat 2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi pemerintahan, meliputi:

  • (i) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  • (ii) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  • (iii) memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
  • (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
  • (v) mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.

2. Fungsi regulasi, meliputi:

  • (i) Menetapkan APB Desa; dan
  • (ii) Menetapkan Perdes

Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 UU Desa).

3. Fungsi ekonomi, meliputi:

  • (i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan
  • (ii) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

4. Fungsi sosial, meliputi:

  • (i) membina kehidupan masyarakat Desa;
  • (ii) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan
  • (iii) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

Ayat (3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

  1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
  2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  3.  Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
  4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Ayat (4)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

  1. Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
  2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  4. Menaati dan menegaskkan peraturan perundang-undangan;
  5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  7. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
  8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  9. Mengelola keuangan dan aset desa;
  10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
  11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
  12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
  16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 27 :

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

  1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
  3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
  4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28 :

Ayat (1)

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Ayat (2)

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

  1. Merugikan kepentingan umum;
  2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  4. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  5. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  6. Menjadi pengurus partai politik;
  7. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  8. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  9. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanyepemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  10. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  11. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

  1. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
  2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 32

Ayat (1)

  1. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Untuk lebih mudah memahami mengenai Peraturan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang kewajiban, hak, kewenangan, tugas dan fungsi Kepala Desa secara lengkap, dapatkan versi PDFnya dengan cara download melalui link di bawah ini:

[thrive_2step id=’808′]DOWNLOAD PDF[/thrive_2step]

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Adapun mengenai susanan organisasi dan tata kerja pemerintah desa telah diatur dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa dan terdapat beberapa perbedaan dengan SOTK Pemerintah Desa terdahulu

Pemerintah Desa (Pasal 2)

Ayat (1)
Menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa Perangkat Desa terdiri atas;
  • Sekretariat Desa,
  • Pelaksana Kewilayahan, dan
  • Pelaksana Teknis.

Sekretariat Desa (Pasal 3)

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).
Pelaksana Kewilayahan (Pasal 4)
Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.
Pelaksasna Teknis (Pasal 5)
Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
  • Seksi pemerintahan
  • Seksi kesejahteraan dan
  • Seksi pelayanan
Dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).
Untuk lebih jelas mengenai peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa, silahkan download versi PDFnya di bawah ini:
[thrive_2step id=’811′]DOWNLOAD PDF[/thrive_2step]

Kesimpulan

Sebagai orang nomor satu dalam struktur pemerintahan desa, Kepala Desa memang memiliki tugas dan fungsi yang luas dan menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan pemerintahan desa. Ia adalah aktor penting dalam perkembangan pembangunan desa.

Oleh karena itu, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa diatur secara detail dalam UU Desa.

Namun, tentu saja tugas seorang Kepala Desa bukan hanya sekadar menyelenggarakan pemerintahan desa, tetapi ia juga harus melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa, mengakar dengan masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Dan kita sebagai masyarakat, harus selalu menjunjung tinggi semua peraturan pemerintah desa sekaligus menghargai serta mendukung semua program yang telah disiapkan Kepala Desa dan seluruh jajarannya.

Dengan cara demikian, diharapkan pembangunan desa akan berjalan sesuai yang diinginkan semua pihak.

Semoga saja.

Pada akhirnya kita semua telah paham, bahwa menjadi seorang Kepala Desa ternyata punya begitu banyak tanggung jawab, dan tugas-tugas.

Apakah kursi jabatan Kepala Desa masih sangat menarik untuk selalu diperebutkan?

Leave a Comment